News, Ekonomi

RKPD Tahun 2019 Mendatang, Pemko Batam Patok Angka 2,7 Triliun

| Kamis 22 Mar 2018 15:38 WIB | 1092

RKPD Tahun 2019 Mendatang (istimewa)

MATAKEPRI.COM, Batam - Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Batam, Wan Darussalam mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Batam mematok angka Rp 2,7 triliun untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 mendatang.

Wan menjelaskan, hasil musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, pokok pikiran DPRD, dan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkumpul 15.823 usulan kegiatan. Nilai dari seluruh kegiatan ini mencapai Rp 5,7 triliun. Namun saat forum OPD, jumlahnya dikerucutkan kembali menjadi Rp 4,08 triliun.

“Tetap kita tidak mampu. Maka di musrenbang ini kita kerucutkan lagi. Kita siapkan pagu dana sekitar Rp 3 triliun saja dulu. Inilah yang dibahas di kelompok. Tapi berdasarkan pengalaman yang sudah, nanti di RKPD kita rencanakan Rp 2,7 triliun,” paparnya dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota di Hotel Vista, Rabu (21/3)..

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan untuk memenuhi seluruh usulan yang masuk, Pemerintah Kota Batam perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, juga bersama DPRD Kota Batam harus mengunci potensi pendapatan yang hilang yang diantaranya dengan menerapkan sistem elektronik dalam proses penganggaran.

“Tahun 2017 sudah dimulai oleh Pemko. Saat ini sudah berlaku untuk pengeluaran dan sebagian pendapatan. Mudah-mudahan ke depan seluruh penerimaan, sebelum 2020 sudah menggunakan sistem elektronik, non tunai,” kata Rudi.

Menurut Rudi, upaya lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian Batam adalah mempercepat transformasi Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya perubahan Batam menjadi KEK ini bagus agar jelas pembagian kewenangan dan wilayah kerja antara Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Dualisme kepemimpinan di Kota Batam jika tidak selesai, repot juga. Saat ini satu perahu dua nakhoda. Tapi satu waktu nanti dua kapal, nakhoda berbeda. Jika dua nakhoda memimpin Batam dengan wilayah kerja yang berbeda, yakin pertumbuhan ekonomi 7 persen di 2019 bisa tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan perubahan FTZ menjadi KEK ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Hal itu dikarenakan KEK di Batam ini berbeda dengan KEK di daerah lain di Indonesia yang kini sedang dikembangkan Presiden Joko Widodo.

“KEK di tempat lain, dari tanah kosong. Di Batam, berkembang dari FTZ dan ada pemukiman dan sebagainya. Saat ini perubahannya sedang diproses. Kami ditugaskan menyiapkan transformasinya. Akan kita lakukan segera, dalam masa satu tahun ke depan,” kata Lukita. (***)

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook