Batam
Praktek Kasus Korupsi Banyak Di Lakukan Gubernur Dan Walikota
Juliadi | Sabtu 24 Feb 2018 11:49 WIB | 2505
Pemerintah cindera mata oleh Gusti Rizal Eka, Sabtu (24/2/2018)
MATAKEPRI.COM, Batam - Gubenur Kepulauan Riau (Kepri), di wakili oleh Syamsul Bahri, bersama Kepala Pewakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Gusti Rizal Eka . Mengadakan Diskusi Publik dengan tema "Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pemerintah Berbasis KKN Demi Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kepri.
Diskusi tersebut di adakan pada, Sabtu (24/2/2018) pukul 08.00 WIB di Ruang Serbaguna Lantai 3, Gedung BI Batam, Kepri. Pada diskusi publik tersebut dalam Diskusi Publik ini mendatangkan 6 orang Narasumber, yakni :
"Dalam 2017 perekonomian Kepri mengalami pertumbuhan yang lambat yakni 3,13%, pelaku ekonomi Kepri bukan saja dari pemerintah akan tetapi juga dari para pengusaha juga ada peran. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga titik rendah pada 2017 net ekspor juga kecil yang di berikan, "jelas Gusti.
Gusti, juga mengatakan bahwa konsumsi industri masih belum juga meningkatkan ekonomi Kepri. Dan ia menargetkan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kepri bisa tinggi, ia juga meminta masukkan dari pusat.
"kalau cina ada visi cina for cina, kita juga harus ada produk dalam negeri, sumber kita yang besar seperti pariwisata, perikanan dan maritim juga belum memberikan kontribusi yang cukup. 2018 kita harus memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi kami di Kepri perlu masukan untuk meningkatkan tata peningkatan yang baik agar ekonomi Kepri meningkat BI kedepan mau bermitra sama siapapun biar Kepri di 2018 bisa menjadi lebih baik, "kata Gusti.
Potensi lokal ada SDA yang harus di kelola Daerah masing-masing kepala daerah seolah - seolah dengan kekuasan tersebut, sehingga menyalah gunakan wewenangnya. Tujuan Otonomi daerah memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat.
Perizinan yang perlu di perhatikan karena sangat rawan KKN yang harus di jaga, dari tahun 1999 sampai sekarang provinsi telah berkembang dari 26 provinsi menjadi 34 Provinsi, kabupaten 213 Kabupaten menjadi 344 Kabupaten. Kasus-kasus korupsi oleh kepala Daerah banyak sekali kasus hukum Korupsi.
Menurut Ir. Lucky H. Korah, M. Si, Rumus pungli adalah praktek kejahatan yang dapat di pidana, yang bisa menimbulkan ketidak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Presiden menyatakan perang terhadap pungli, penyebab pungli karena serahkan dan ada kesempatan.
Ada kesempatan karena lemahnya pengawasan, pungli ini telah menjadi budaya. Pelayanan publik adalah Pemenuhan kebutuhan pelayanan dimana yang di selenggarakan oleh pemerintah, kecepatan kemudahan dan ketepatan waktu dalam memberika pelayanan.
Pungli sudah merusak kebangsaan dan kenegaraan, perintah presiden semua kementerian harus membentuk unit Pemberantas pungli.
Strategi pencegahan yang di mana daerah yang rawan pungli, membuat SOP, meningkatkan pengawasan, optimalkan pelayanan publik semaksimal mungkin, meningkatkan peningkatan kepada instansi terkait.
Hamzah, SH, M.Hum, juga menambahkan bahwa Imigrasi menjalankan pelayan publik kepada masyarakat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Imigrasi telah memberikan izin pemeriksaan ke Bandara Raja Fisabilillah Tanjung Pinang.
Direktorat Imigrasi sejak 2007 telah membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM), untuk memperkecil ada pungli karena Imigrasi telah melayani masyarakat secara online.
Indonesia akan menjadi Negara pariwisata terbesar. (Juliadi)
Share on Social Media
Berita Terkait
Berita Populer :
- Brimob Polda Kepri Gelar Kesiapsiagaan Antisipasi Sitkamtibmas Pasca Putusan PHPU
- Gelapkan Uang PT. Hasil Laut Sejati, Nurdin Diamankan Polsek Bulang di Aceh
- Menang 4-1 Atas Yordania, Timnas Indonesia Lolos ke Babak 8 Besar
- Kurir Sabu dan 4 PMI Non Prosedural Berhasil Diamankan Tim F1QR Lantamal IV Batam
- Ratusan Umat Hindu di Batam Rayakan Dharma Santi Nyepi tahun Baru Saka 1946
.jpeg)
