"Pemprov punya banyak lahan, jadi pemprov tidak perlu beli lahan lagi. Saya akan tugaskan Pak Kepala Dinas untuk melihat kemungkinan menggantikan lahan ini karena kita juga ingin kerja sama dengan swasta atau swasta yang punya lahan pemprov bisa bekerja sama dalam konsep kemitraan untuk menghadirkan rumah sakit ini yang sudah banyak sekali ditunggu oleh masyarakat," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

Sandi berharap rumah sakit khusus kanker itu nantinya menggunakan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, mekanisme KPBU untuk pembangunan rumah sakit telah direncanakan sejak masa pemerintahan sebelumnya.

Sebelumnya, keinginan Pemprov DKI untuk membatalkan pengadaan lahan seluas 3,6 hektare itu disebut sudah bulat. Uang yang telah dibayarkan ke pihak RS Sumber Waras ditegaskan Sandiaga harus kembali ke kas Pemprov DKI agar peluang opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2017 semakin terbuka.

Tapi, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Sebab, pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras tetap menolak mengembalikan dana Rp 191 miliar sebagai kelebihan bayar pembelian lahan Sumber Waras.

Pengadaan lahan RS Sumber Waras menjadi polemik setelah BPK merilis hasil audit investigasi yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Kegiatan tersebut sempat diselidiki KPK, tapi dinyatakan tak terindikasi dugaan korupsi. (***)