Batam, News, Kepri, Batam

Fraksi PSI Batam Dorong Pemerintah Penanganan Vaksinasi Diperluas dan Dipercepat

Egi | Selasa 29 Jun 2021 09:40 WIB | 211

Legeslatif/DPRD
Pemko/Pemda/Pemrov
Polres/ta
Polda Kepri
Covid-19
Kesehatan


Sekretaris Fraksi PSI Kota Batam Tan A Tie (foto:istimewa)


MATAKEPRI.COM BATAM -- Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batam mendukung penuh berbagai kebijakan yang diambil baik oleh Forkopimda dan Pemerintah kota Batam dalam menangani kondisi Covid-19.


Sekretaris Fraksi PSI Kota Batam yang juga menjabat sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam Tan A Tie mengatakan, saya sangat mendukung berbagai langkah yang dilakukan baik oleh pelaksana vaksinasi dari TNI-Polri, organisasi para pengusaha maupun organisasi lainnya dalam mempercepat penanganan mengatasi Covid-19.


"Dalam bulan Juni ini, Pemko Batam, TNI-Polri, dan organisasi yang ada di Batam tidak henti-hentinya melaksanakan vaksinasi massal secara gotong royong agar bisa mempercepat pemulihan wabah Covid-19 ini," ujar Tan A Tie pada Senin (28/6/2021) malam.


Lanjutnya, dengan kondisi yang saat ini, membutuhkan kebijakan daerah yang responsif seperti menerapkan 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas).


"Dalam mengimplementasi 5 M tersebut, pemerintah tetap memperhatikan kembali titik tempat tersedianya cuci tangan, aturan pakai masker diperketat, pembagian masker gratis, dan membatasi aktivitas," bebernya.


Tan A Tie juga meminta agar dalam penanganan program vaksinasi secara gotong royong ini diperluas dan dipercepat dengan sistem manajemen vaksinasi yang baik.


"Sehingga semua pihak yang termasuk kedalam kelompok prioritas penerima vaksin dapat segera memperoleh vaksin. Libatkan juga mahasiswa kedokteran atau ilmu keperawatan untuk mempercepat program vaksinasi ini," ungkapnya.


Kita juga meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Pengendalian wabah ini harus diikuti dengan kerja-kerja pemulihan ekonomi.


"Pemerintah harus memperbanyak kegiatan-kegiatan padat karya agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Terutama bagi mereka yang terkena PHK dampak Covid-19," tuturnya.


Pemerintah juga harus menambah untuk tempat isolasi mandiri atau tempat karantina dengan berbagai gejala seperti membedakan ruangan karantina.


"Seperti tidak mencampur yang akan diisolasi. Gejala ringan tidak dicampur dengan gejala berat," pungkasnya, (egi)