Batam

Amsakar Ikuti Webinar Nasional Pengelolaan Perbatasan

Juliadi | Kamis 17 Sep 2020 15:16 WIB | 1831

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad

MATAKEPRI.COM BATAM -- Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengikuti Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan yang ditaja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia. Webinar yang mengusung tema "Mengelola Batas Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju" ini dilaksanakan sempena HUT ke-10 BNPP.

"Webinar ini sangat penting dan memberikan gambaran bahwa wilayah perbatasan harus dikelola secara baik," kata Amsakar.

Ia melanjutkan, upaya pemerintah membangun hingga wilayah perbatasan sangat bagus demi melakukan pemerataan pembangunan secara nasional disamping sebagai batas penghubung.

"Dia (perbatasan) menjadi pelabuhan atau jembatan, batas pertahanan negara juga simbol martabat bangsa," tambah dia.

Di Batam, lanjut Amsakar, terdapat enam titik perbatasan. Tiga diantaranya yakni, Pulau Nipah, Pulau Putri, Pulau Pelampong yang perlu diperhatikan, minimal ditandai agar aman.

"Intinya membangun wilayah perbatasan selain demi pertahanan keamananan negara serta membangun perbatasan untuk meningkatkan harkat martabat bangsa," katanya.

Untuk diketahui, Pemko Batam kini terus berikhtiar mengembangkan pulau-pulau terluar. Salah satu yang kini yang sudah ditata ytakni Pulau Putri yang kini menjadi salah satu ikon baru pariwisata Batam. Bahkan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dalam satu kesempatan mengatakan pulau tersebut akan terus dikembangkan sehingga semakin diminati terlebih kini Pemko Batam sedang mengembangkan sektor pariwisata.

Webinar ini sendiri akan menghadirkan empat menteri sebagai pemateri, yakni Menkopolhukam/Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD, Mendagri/Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuji Hadimuljono dan Menkominfo Johny G. Plate.

Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD menyebutkan, acara ini cukup penting sebagai bagian menjalankan tugas negara yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah sebagaimana paragraf awal alinea 4 pembukaan UUD 1945.

Lanjut dia,  melindungi segenap bangsa di perbatasan diartikan sebagai menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan jabaran beberapa sub pokok seperti menjaga teritori agar tidak ada sejengkal wilayah yang hilang atau diduduki scara tidak sah atau diambil secara tidak bermartabat oleh bangsa lain serta dalam konteks yang lebih spesisifik yakni membangun kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain tidak hanya membangun batas-batas yang kokoh namun harus diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial.

"Presiden Jokowi memberikan arahan funsi dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya untuk pengurusan administrasi, birokrtasi semata. Namun juga menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru," katanya.

Selanjutnya, peserta yang ikut kurang lebih 1.000 orang peserta, sedangkan undangan terbatas hadir di ruang pertemuan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat serta melalui pertemuan virtual baik melalui aplikasi zoom maupun laman youtube resmi BNPP https://m.youtube.com/channel/UCEk1l9VNd09WLOTIdhG9FXw yang akan menyiarkan acara dari pukul 09.00 WIB-selesai.

Adapun para peserta terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga anggota BNPP; Gubernur 15 Provinsi kawasan perbatasan beserta Kepala Bappeda, Kepala Badan/Biro Perbatasan, Karo Humas dari Provinsi Kawasan Perbatasan Negara; Bupati/Walikota di 54 Kabupaten/Kota kawasan perbatasan beserta Ketua DPRD, Asisten Pemerintahan, Kepala Bapedda, Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perkebunan,  Kehutanan, Kepala Badan/Bagian Perbatasan dan Kepala Bagian Humas; Camat di 222 Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara; Pejabat di Lingkungan Kemendagri dan BNPP; Anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas); Anggota Institute for Border Studies Milenial Think Thank (IBS-MTT) serta masyarakat pemerhati perbatasan negara. (r/Adi) 

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook