Batam, News, Kepri

Pemerintah Hanya Memperdulikan Sekolah Negeri Dari Pada Sekolah Swasta

Egi | Rabu 24 Jul 2019 22:39 WIB | 1666

Pemko/Pemda/Pemrov
Gubernur Kepri


Bambang Royadi berbaju biru sebagai pemimpin rapat di Golden View Hotel (Foto:Egi)


MATAKEPRI.COM,BATAM-Sejumlah Yayasan dan Kepala Sekolah Swasta menghadiri Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) Swasta tingkat Kepri di Golden View Hotel pada hari Rabu (24/7).

FKKS Swasta ini di hadiri oleh para kepala yayasan, dan kepala sekolah swasta tingkat Provinsi Kepri mulai dari Tk, SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Batam dalam rapat koordinasi terkait permasalahan Penerimaan peserta didik baru tahun 2019.

Rapat di pimpin oleh Bambang Royadi sebagai Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta tingkat Provinsi kepulauan Riau. Di dalam rapat, para kepala sekolah dan kepala yayasan menyampaikan apa yang terjadi pada sekolah-sekolah swasta saat ini, salah satunya dengan sedikitnya jumlah murid di sekolah swasta.

"Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menambah kelas baru di sekolah negeri, saat ini sekolah swasta di Kota Batam mengalami banyak kekurangan siswa nya," Ucap Bambang.

"Bahkan ada satu sekolah yang hanya ada 4 (empat) orang siswa," Sambungnya. 

Keputusan Wali Kota Batam dan Gubernur Kepri beberapa waktu yang lalu soal PPDB ini, membuat sekolah swasta semakin terpuruk akibat dari penambahan ruang kelas sekolah baru.

"Dari segi fasilitas, sekolah swasta juga mencukupi dan tidak kalah dengan sekolah negeri. Bahkan ada sekolah negeri yang siswanya ada namun kelasnya belum di bangun,"imbuhnya.

Bambang berharap semoga didalam ini tidak ada unsur Politik, karena sebentar lagi mendekati ajang Pilkada. Dengan seperti ini pemerintah sudah tidak peduli dengan adanya sekolah swasta di Kota Batam.

"Sebelum adanya sekolah negeri, sekolah swasta yang pertama kali berdiri di Kota Batam ini,"ungkapnya.

Dalam hasil rapat FKKS Swasta "semua sekolah swasta dan jajaran staff sekolah, serta guru-guru tidak akan mendukung Pemimpin Daerah yang berat sebelah, yang artinya hanya berpihak kepada sekolah negeri dan sekolah swasta di abaikan,"tutupnya (EAG)