MATAKEPRI.COM - Nama Tuan Guru Bajang alias TGB Zainul Majdi muncul di tengah keriuhan bursa cawapres dua poros dukungan capres, yaitu Jokowi dan Prabowo Subianto. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) kini disebut menjadi salah satu dari empat nama kuat yang akan dipilih oleh Jokowi sebagai cawapresnya.

TGB sendiri sejauh ini telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk kembali maju sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Di satu sisi, keputusan TGB mendukung Jokowi ini berseberangan dengan langkah Partai Demokrat, partai tempat TGB bernaung yang masih ngotot menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres atau cawapres. Sementara, sejumlah pihak juga terus mendorong Jokowi agar memilih TGB sebagai cawapresnya.

Hubungan antara Demokrat dan TGB pun kian renggang karena isu tersebut. TGB mengatakan, TGB sebenarnya selama ini berupaya menghubungi SBY untuk berkomunikasi terkait rencana dirinya maju sebagai cawapres. Namun demikian, rencana itu belum terwujud karena SBY belum mau menerima TGB.

"Pak TGB hingga kini masih sulit bertemu dengan Pak SBY," ucap sumber tersebut.

Sementara itu, langkah TGB yang memberikan dukungan pada Jokowi ini disikapi cukup keras oleh Demokrat. Partai besutan SBY ini berencana memberi sanksi kepada TGB yang dianggap melanggar aturan partai.

TGB dinilai mendahului partai terkait deklarasi dukungan kepada calon presiden di 2019.

TGB sendiri mengaku Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Amir Syamsuddin sudah menyampaikan ancaman sanksi kepadanya. Sanksi dibahas Majelis Tinggi Demokrat tanpa mengundang TGB.

Akibat desakan itu, TGB pun berencana akan mundur dari Demokrat. "Beliau nanti akan mundur. Keputusan itu sedang dimatangkan oleh TGB," dilansir.

Di NTB, sejumlah kader Demokrat sebelumnya merasa geram atas rencana Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Mereka menganggap, sanksi yang akan diberikan ke TGB adalah sebuah kekeliruan.

"Memangnya TGB salah apa, kok mau dikasih sanksi. Sebagai kader Partai Demokrat asal NTB, kami kecewa dengan sikap DPP, khususnya para elite PD yang tendensius dengan hadirnya TGB di pentas nasional," ujar Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat NTB, M. Nashib Ikroman.

Nashib mengatakan, seharusnya Partai Demokrat memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada TGB seperti kader partai lainnya. Terlebih Demokrat merupakan partai nasionalis dan religius, yang ideologinya sesuai dengan figur TGB.

Masih, kata Nashib, Partai Demokrat seharusnya memberikan apresiasi penuh kepada TGB terkait cara berpolitiknya yang bisa mengangkat nama Demokrat dan membangun daerah.

"Peran TGB di Partai Demokrat itu sangat besar. DPP tidak boleh menganaktirikan TGB, karena TGB merupakan sosok yang sangat dibanggakan karena kedemokratannya," tegas Nashib.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengaku belum mendengar rencana TGB mundur dari Demokrat .

"Saya belum mendengar kabar itu," ucap Amir kepada Liputan6.com, Rabu (18/7/2018).

Dia menuturkan, bahwa komunikasi yang dilakukannya dengan TGB sangat bagus. Karena itu, dirinya yakin belum mendengar kabar tersebut langsung dari Gubernur NTB tersebut.

"Komunikasi saya dengan Beliau sangat bagus ya," tutur Amir. (***)

Sumber : lptn6