Natuna, Anambas, News, Politik

Terkait Laporan Akhir Kajian, Terbukti Jika Natuna Layak Jadi Provinsi

| Selasa 13 Mar 2018 12:07 WIB | 816



Peta Kepulauan Natuna (Istimewa)


MATAKEPRI.COM, Natuna - Buku bertuliskan ‘Laporan akhir Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2017’ telah dipaparkan oleh Bupati Natuna, Hamid Rizal, bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Wan Siswandi. 

Menurut Hamid, laporan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah Natuna untuk memperjuangkan wilayah Natuna dan Anambas menjadi Provinsi.

“Ini bukti, kalau natuna sangat layak menjadi provinsi”, kata Hamid Rizal, kepada puluhan wartawan sebagaimana dilansir Antara di ruang kerjanya, Bukit Arai, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Senin (12/3).

Menurutnya, tujuan utama dari pembentukan provinsi adalah untuk mempercepat pembangunan natuna dan anambas. Karena itu perlu dibentuknya lembaga pemerintahan yang lebih tinggi.

“Upaya ini sebenarnya untuk merespon percepatan pembangunan di wilayah perbatasan”, jelas Hamid.

Beliau mengatakan dalam hal ini tidak ada yang dilanggar, semua sesuai dan mengikuti amanat undang – undang. Hasil kajian yang dilakukan oleh Institut Dalam Negeri dan institut Pertanian Bogor bidang ekonomi itu telah memenuhi syarat.

“Selain kajiannya tidak menyalahi, sebenarnya kita ini (Natuna) memenuhi syarat untuk sebuah provinsi, kita punya minyak dan gas”, terangnya.

Selanjutnya, Ia menjelaskan akan ada perpaduan antara Natuna dengan Anambas, akan dilakukan kunjungan balasan ke Anambas dalam waktu dekat.

“Nanti kita ikrarkan bersama, selanjutnya, tindaklanjut ke pusat, kita berharap sebelum 2019 natuna anambas sudah menjadi provinsi,” paparnya.

Ia juga berkeinginan memaparkan kepada komisi II dan Komisi I DPD, bahkan kepada Presiden.

“Jika berkesempatan akan saya sampaikan, sebenarnya jika Presiden berkehendak apa saja bisa kita lakukan. Banyak hal mengharuskan natuna anambas menjadi sebuah provinsi,” ucapnya.

Tambelan yang dulunya tergabung di natuna dan anambas dengan nama pulau tujuh, menurut Hamid akan lebih baik kembali bergabung.

“Tambelan belum kita hubungi memang, tetapi saya lihat mereka lebih baik masuk ke sini, karena awalnya kita sama – sama pulau tujuh”, jelasnya.

Menurut Hamid walaupun Natuna merasa dianak tirikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri, namun itu tidak menjadi indikator kuat,dan menjadi alasan utama kenapa Natuna – Anambas harus meningkatkan setatus menjadi sebuah Provinsi.

“Tetapi saya pikir memang ini perlu, karena harus ada peningkatan status supaya berimbang secara pesikologis dengan TNI, sebentar lagi akan bertabur bintang disini (TNI), semua kesatuan akan berubah menjadi tipe A,” kata Hamid.

Ia mengatakan, Gubernur (Nurdin Basirun) sendiri sebenarnya secara tidak langsung telah mengakui Natuna akan berdiri sendiri.

“Dibanyak kesempatan, Gubernur mengakui kalau natuna akan berdiri sendiri, contoh, dibidang penganggaran beliau selalu mengatakan kalau natuna akan banyak diperhatikan oleh pusat,jadi tidak perlu banyak – banyak anggran kepri untuk natuna”, ungkapnya.

Terkait anggaran dalam upaya memperjuangkan Provinsi Natuna Anambas, menurut hamid tidak akan menggunakan APBD Natuna.

“Kita terbuka, siapa yang ingin jadi donatur silahkan saja,” ucapnya.

Ia yakin semua pihak akan setuju atas pembentukan Provinsi Kepulauan Natuna Anambas yang disingkat KNA tersebut.

Selain mengimbangi TNI yang telah lebih dulu membangun, Hamid berkeinginan lebih pada peningkatan potensi sumberdaya manusianya.

“Dengan provinsi ini nanti, akan membuka peluang bagi pejabat muda berkarir ke jenjang yang lebih tinggi, kalau kita ingat natuna dulu hanyalah sebuah kecamatan,tetapi sekarang? kita bisa lihat sendiri”, kata Hamid.

Selain itu Ia berpendapat dengan pemekaran dan pengembangan wilayah akan berdampak pada turunnya angka pengangguran.

“Anak-anak kita tamatan sarjana banyak menganggur, saya telah usulkan 1500 ASN baru untuk Natuna. Jika itu disetujui, akan kita dahulukan bagi PTT, bentuk penghargaan kita kepada mereka, ada yang sudah 10 tahun mengabdi bahkan lebih, dengan gaji yang tidak seberapa itu, tetapi mereka mampu, itulah bentuk pengambdian mereka, itu akan kita dahulukan”, pungkasnya.

Menurut Hamid Rizal, wilayah Natuna harus mendapatkan perlakuan khusus, karena berada di perbatasan. Natuna bisa menjadi kawasan Free Trade Zone (FTZ).

“Ini ada kaitan dengan Kra Canal (Terusan Kra-Thailand), natuna akan menjadi persinggahan barang dari eropa ke asia, kita bisa bangun pelabuhan kontainer. Dibandingkan dengan selat malaka, natuna akan lebih berpeluang. Harus dikaji dan diperhitungkan sektor ekonomi, masak pemerintah pusat tidak melihat itu, wilayah natuna bisa dikembangkan untuk menjaga keamanan negara. Natuna rentan akan ancaman dari luar”, ucapnya.

Provinsi persiapan KNA sangat Ia harapkan, sebagai mana dulu Dia menjadikan Natuna bersetatus Kabupaten.

“Terlihat betapa pedulinya Presiden terhadap natuna, sudah tiga kali dan akan datang lagi dalam waktu dekat ke natuna. Presiden membuktikan keseriusan dengan tindakan nyata, sebagaimana tertuang didalam nawacita ke tiga, membangun dari pinggiran”, jelasnya.

Kembali Ia mengingatkan kepada pemerintah pusat, Natuna sangat urgen untuk dinaikan status karena rawan.

“Natuna satu–satunya wilayah di indonesia yang rawan kemungkin akan diserang secara prontal oleh pihak tertentu, karena kita punya potensi besar, selain minyak dan gas, ada sumberdaya lain sejenis uranium di dasar laut kita ini,” kata Hamid.

Hamid menambahkan, sekarang acaman nampak nyata, negara disekitar Natuna sudah mempersiapkan sektor pertahan.

“Natuna bisa dijadikan kapal induk tidak bergerak bagi Indonesia, karena itu perlu status lebih tinggi,” pintanya.

Diakhir pembicaraan, Hamid Rizal mengatakan kapan saja jika diminta untuk memaparkan masalah ini kepada Presiden beliau siap.

“Hal pertama yang harus kita lakukan ialah menyetarakan perkembangan yang ada, khususnya dengan TNI, yang kedua, memberi peluang kepada adik – adik kita untuk berkiprah dipemerintahan yang lebih tinggi dan membuka peluang kerja baru,” tutup Hamid. (**)



Berita Terkait

Tidak ada berita terkait