News, Ekonomi

Jokowi Sudah Menerima Laporan Pembentukan Holding Migas Persero & Tbk

| Rabu 28 Feb 2018 14:17 WIB | 984

MATAKEPRI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima laporan pembentukan holding migas antara PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk. Laporan disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

"Tadi Pak Presiden meminta Kami, Pak Menko, Menkeu, Menteri BUMN, dan Pak Ardan BPKP untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai keputusan untuk melakukan peleburan atau holdingisasi Pertamina dengan PGN," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Menurut Sri Mulyani, Jokowi ingin mendapatkan informasi yang rinci mengenai holding migas. Pertama, mengenai bisnis model dua BUMN tersebut. Sinerginya apakah bisa menghasilkan hal yang positif terutama dari sisi belanja modal yang lebih efisien, tidak terjadi investasi yang tumpang tindih, dan tentu soal pelayanan untuk masyarakat tentang harga gas yang lebih murah.

Kedua, mengenai neraca keuangan masing-masing BUMN. Ini penting karena PGN merupakan perusahaan terbuka dan telah melakukan berbagai langkah aksi korporasi atau investasi.

"Jadi bagimana neraca PGN yang akan bergabung dengan neracanya Pertamina atau Pertamina sebagai share holdernya dari PGN bagaimana sinergi untuk kemudian menghasilkan return on equity dan return on asetnya maksimal, sehingga para shareholder terutama pemilik saham publik akan juga mendapatkan manfaat dari keputusan korporasi ini," terang dia.

Sri Mulyani menjelaskan Rini Soemarno akan menyusun suatu indikator mengenai manfaat dari sinergi yang dilakukan oleh BUMN, seperti capital spending dari sisi efisiensi, hasil dari investasi yang dilakukan, yang tujuannya membuat neraca keuangan dua BUMN itu positif.

"Jadi intinya adalah Bapak Presiden mengharapkan keputusan korporasi ini memang betul-betul baik bagi BUMN dalam menyehatkan neracanya, memperbaiki tata kelolanya, menciptakan efisiensi kinerja dan juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama dari sisi pelayanan, pengadaan gas bagi perekonomian agar kemudian mendapatkan harga yang kompetitif. Jadi baik untuk masyarakat, baik untuk perekonomian, tapi juga sehat secara korporasi dan neraca," tutup dia. (***)

Sumber : detik 

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook