Lingga, News
| Rabu 07 Feb 2018 14:53 WIB | 1492
MATAKEPRI.COM, Lingga - Mengunjungi
Kabupaten Lingga, Kapolda Kepulauan Riau (Kepri), Irjen Pol Drs Didid
Widjanardi ingin membangun keamanan perairan wilayah hukum Polres Lingga. Hal
tersebut didasari dengan konteks wilayah Kabupaten Lingga secara garis besar
terdiri dari lautan.
Kunjungan perdana yang dilakukannya sejak
mengantikan Irjen Pol Drs Sam Budigusdian pada November tahun lalu, Didid
mengatakan perlu peningkatan disegala lini salah satunya keamanan laut.
Mengingat terbatasnya jumlah personel
Polres Lingga yang baru 36 persen dari jumlah seharusnya, dia mengakui tidak
akan efektif dalam pelayanan, penegakan
hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai tugas pokok kepolisian.
Apalagi besarnya wilayah laut wilayah hukum
Polres Lingga tidak akan mumpuni dengan sarana kelautan yang terbatas. Satu
kapal Polair Polres Lingga tidak akan cukup menjangkau luasnya lautan dan
banyaknya pulau di Kabupaten Lingga.
Untuk itu, dia mengajak TNI AL yakni Lanal
Dabosingkep berkolaborasi dalam meningkatkan keamanan dan kedaulatan laut.
Karena mempunyai personel yang spesifik dan sarana yang memadai.
“Tapi disisi lain, kita ada partner kita
yaitu TNI AL, disitu ada personil yang sangat spesifik. Untuk melakukan pemantauan
dan patroli, bahkan penegakan hukum. Dengan demikian kita minta kolaborasi
antara Lanal dan Polres dapat menjamin situasi keamanan di laut,†papar Irjen
Pol Drs Didid Widjanardi di dampingi Kapolres Lingga AKBP Ucok Lasdin Silalahi
dan Wakil Bupati Lingga M Nizar di gedung daerah Kabupaten Lingga, Daik, Selasa
(06/02) malam.
Menyikapi konflik nelayan beberapa waktu
lalu di Kecamatan Kepulauan Posek, dia tegaskan jangan dianggap perkara kecil.
Kesejahteraan masyarakat pesisir tentunya dominan kepada hasil laut. Berprofesi
sebagai nelayan, tentu ada hukum adat yang perlu ditaati selain hukum negara.
Walau begitu sinergitas antar Polres dan
Lanal dia yakin bisa memberikan kenyamanan masyarakat pesisir.
“Jangan lagi dibiarkan masyarakat
menyelesaikan konflik dengan caranya sendiri. Walau ada hukum adat, dimana
wilayah penangkapan, pakai alat apa, berapa jatah banyak penangkapan, izin apa
yang harus dilengkapi. Nah, ini bisa dikolaborasikan antara perwira AL dan
penyidik kepolisian,†ucap dia.
Diluar itu, peningkatan yang perlu
dilakukan yakni pengelolaan sumber daya. Disisi tambang, ada bauksit, timah,
bahkan ada emas, namun perlu dikelola secara baik sesuai aturan dan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana UUD 1945 pasal 33 ayat 3.
“Tapi kita harus melihat regulasi mana yang
harus dilengkapi, karena UU minerba ini turunannya banyak dari
peraturan-peraturan menteri,†papar dia.
Dengan kerjasama yang baik, seusai tugas
fungsi keamanan dan pertahanan bukan tidak mungkin mampu mendorong, meningkatnya
perekonomian di Lingga.
“Kemungkinan bisa menarik investor kesini.
Itu tidak akan terjadi apabila aparat TNI-POLRI tidak memberikan jaminan
keamanan itu. Kita harus satu misi dan tujuan. Jadi dulu antara TNI dan Polri
itu satu jika lihat dari sejarah yaitu ABRI,†kata dia.
(***)