News, Politik

Janji atau Realita oleh Anies-Sandi Terkait Rumah DP 0 Rupiah

| Jumat 19 Jan 2018 14:31 WIB | 1907

MATAKEPRI.COM - Satu per satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno terealisasi. Terakhir, Kamis 18 Januari 2018, Anies meletakkan batu pertama pembangunan hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Hunian yang rencananya dapat diperoleh masyarakat dengan DP 0 rupiah.

Rumah DP Rp 0 itu lalu diterjemahkan dalam bentuk rumah susun milik (rusunami). Keberadaan rusunami ini disebut akan memfasilitasi semua warga untuk memiliki rumah.

Mantan Mendikbud itu mengatakan, rumah DP 0 rupiah merupakan pelunasan janji kampanyenya. Dia ingin sebagian besar warga mempunyai rumah sendiri. "Salah satu janji yang paling diingat warga mulai kita lunasi hari ini," tutur Anies.

Jika menilik janji Anies-Sandi pada kampanye lalu, keduanya mengatakan rumah DP 0 rupiah ini bisa berupa rumah susun ataupun rumah tapak. Sebab, yang mereka rancang adalah instrumen pembiayaannya.

"Yang kami bicarakan instrumen pembiayaannya. Agar siapa saja bisa beli rumah, baik rumah tapak atau rumah susun," kata Anies dalam debat terakhir calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2017.

Pada November 2017, saat sudah dilantik, Sandiaga Uno mengakui sulit mencari lahan untuk membangun rumah DP 0 rupiah, khususnya untuk rumah tapak. Sehingga, dia dan Anies akan memprioritaskan pembangunan rumah susun.

"Kita sudah sampaikan berkali-kali diprioritaskan untuk vertikal karena lahan di Jakarta kan sulit, diprioritaskan untuk vertikal," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta, Sabtu 4 November 2017.

Bisa Dipesan April

Oleh karena itu, pada tahun ini, Pemprov DKI menggelontorkan Rp 800 miliar untuk realisasi program itu. Ground breaking rumah susun pertama di kepemimpinan Anies-Sandi pun dilakukan Kamis kemarin di Pondok Kelapa.

Masyarakat mulai dapat memesan rumah dengan harga Rp 320 juta untuk tipe 36 dan Rp 185 juta untuk tipe 21 pada April 2018.

"(Skema pembelian) nanti BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang akan mengumumkan, kemudian juga proses pendaftarannya lewat situ, mudah-mudahan bulan April kita sudah selesai BLUD. Nanti BLUD yang akan mengelola proses penerimaan, pendaftaran bagi warga," ujar Anies di lokasi.

Skema pembiayaan rumah DP 0 rupiah, lanjut dia, melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) BLUD yang bertujuan meringankan pembayaran angsuran. FLPP menerapkan suku bunga 5 persen dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

Calon pembeli harus warga DKI Jakarta, diutamakan yang sudah menikah, belum pernah memiliki rumah, dan belum pernah mendapat fasilitas kredit FLPP. Untuk harga jual unit adalah sebesar Rp 8,8 juta/m2 untuk wilayah Jakarta Timur. Anies menegaskan, rusunami tersebut untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bergaji di bawah Rp 7 juta.

"Di bawah Rp 7 juta. Jadi ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nanti akan dibuatkan skema oleh BLUD. yang cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain lain akan dibuatkan. Jadi tidak seragam," kata Anies Baswedan.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, rumah DP 0 rupiahakan tersedia 2 tower. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu 1,5 tahun.

Tahap pertama dibangun satu tower terdiri 703 unit. Kontraktor pembangunan adalah Totalindo Tbk.

"Terdiri dari 513 tipe 36 dengan harga Rp 320 juta dan 195 unit tipe 21 dengan harga Rp 185 juta," kata Yoory.

Kekhawatiran

Pengembang Ciputra Group turut serta dalam mewujudkan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan hunian yang layak kepada warga. Dukungan tersebut dengan ikut dalam penandatanganan kerja sama dengan Pemprov DKI dalam Program Rumah DP 0 Rupiah.

Agar pelaksanaan Program Rumah DP 0 Rupiah bisa berjalan maksimal, pendiri Ciputra Grup, Ciputra, pun memberi masukan serta permintaan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Menurut dia, selama ini yang menjadi batu sandungan bagi pengembang untuk mewujudkan Program Rumah DP 0 Rupiah adalah peraturan Bank Indonesia (BI) mengenai Loan to value Ratio (LTV) atau uang muka (down Payment/DP).

Dalam aturan ini, BI hanya memberikan bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sebesar 85 persen-90 persen untuk rumah pertama, 80 persen-90 persen untuk rumah kedua, dan seterusnya.

Menurut Ciputra, dengan aturan tersebut, maka pihak bank belum bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan mengambil perumahan yang dibangun pengembang sesuai dengan Program Rumah DP 0 Rupiah.

"Tolong disusun bersama, bagaimana mengatasi peraturan BI yang belum mengizinkan down payment0 rupiah. Kita tergantung dari bank," ucap Ciputra ketika menghadiri agenda pengukuhan dan penandatanganan kerja sama antara Real Estat Indonesia (REI) DKI dan Pemprov DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).

Ciputra mengatakan tidak ingin persoalan BI yang belum mengizinkan adanya DP 0 rupiah nantinya dapat membuat kontroversi. Ia mencontohkan, seperti yang terjadi pada pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang akhirnya menimbulkan banyak persoalan karena mendatangkan pro dan kontra dalam pembangunannya.

"Pulau-pulau di Jakarta gaduhnya luar biasa dan itu merugikan semua bangsa, investor luar negeri. Jangan sampai ini ( Program Rumah DP 0 Rupiah) juga membuat kegaduhan," ujar Ciputra.(***)

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook