News, Pendidikan
| Selasa 07 Nov 2017 11:20 WIB | 1324
MATAKEPRI.COM - Salah satu cara agar Indonesia bisa lebih optimal mencegah
konten-konten negatif, termasuk pornografi, di aplikasi chat seperti WhatsApp
yaitu dengan memperbanyak aplikasi buatan lokal. Semakin banyak aplikasi lokal
bisa membuat pemerintah memiliki daya tawar ketika ada kasus terkait layanan
asing.
Diungkapkan pakar keamanan siber, Pratama Persadha, kasus
konten pornografi di aplikasi WhatsAppseharusnya menjadi titik balik bagi
pemerintah agar berusaha lebih keras untuk mulai mandiri secara teknologi. Oleh
karena itu, ia mengimbau pemerintah dapat memberikan dukungan yang maksimal
agar banyak aplikasi bisa dibuat oleh masyarakat dan di Indonesia.
"Kita harus mulai mandiri secara teknologi. Sekarang
kita belum ada bargaining power (daya tawar) karena tidak ada aplikasi alternatif
(terkait kasus WhatsApp)," kata Pratama saat dihubungi Tekno Liputan6.com,
Selasa (7/11/2017).
Pratama menilai Indonesia memiliki banyak potensi hebat yang
bisa membuat berbagai aplikasi. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan
dukungan moral, tapi juga secara materiel.
"Pemerintah harus memanfaatkan potensi-potensi tersebut.
Jangan sampai bakat-bakat hebat itu lari ke luar negeri karena tidak adanya
dukungan di dalam negeri. Karena selain dukungan (moral), pemerintah juga harus
memberikan dukungan secara finansial dan untuk hal ini bisa bekerjasama dengan
pihak swasta, tapi inisiasinya harus dari pemerintah," jelas Pratama.
Dijelaskan Pratama, aplikasi-aplikasi lokal akan membutuhkan
dukungan finansial yang besar seiring dengan pertumbuhan penggunanya. Saat itu
lah, dukungan dari pemerintah dan pihak swasta akan sangat dibutuhkan.
"Ketika penggunanya semakin banyak, maka infrastruktur
yang dibutuhkan juga semakin besar karena mereka akan butuh lebih banyak hal
termasuk server. Nah, pemerintah bisa menyediakan anggaran untuk hal itu, bisa
juga kerjasama dengan swasta," tuturnya.(www.liputan6.com/***)