News, Politik
| Senin 30 Oct 2017 16:43 WIB | 1566
MATAKEPRI.COM, Tegal - Kejadian memilukan menimpa puluhan
anak TK Pertiwi di Desa Margasari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada hari
Jumat, 27 Oktober 2017 lalu, layaknya para mahasiswa atau pun orang dewasa.
Anak-anak yang masih berusia di bawah 7 tahun itu harus turun ke jalan
menggelar aksi demo menggeruduk kantor kepala desa setempat.
Dengan suara lantang mereka menolak pembongkaran sekolah
yang terkena dampak perluasan Pasar Margasari.
Aksi demo puluhan anak TK ini juga didampingi orangtua dan guru-guru mereka. Seperti demonstrasi orang dewasa, mereka juga membawa poster dari kertas karton berisi tuntutan. Sejumlah anak juga meneriakkan kecaman dan menolak penggusuran.
Seusai berdemo, mereka mendatangi Kantor Desa Margasari yang
saat itu, rapat pembangunan pasar tengah berlangsung. Para orangtua dan guru
pun menyampaikan keluhan mereka kepada pejabat Dinas Koperasi, UKM dan Pasar
Kabupaten Tegal yang hadir.
"Kami khawatir pembangunan pasar ini mengganggu proses
belajar mengajar," ucap Kepala Sekolah TK Pertiwi Puji Astuti.
Sebenarnya, kata dia, pemerintah sudah menyediakan tempat
sementara untuk belajar para siswa di bangunan milik Kantor PEPABRI. Namun, Puji
Astuti menilai tempat itu terlalu kecil dan tidak representatif.
"Tidak ada arena bermainnya juga. Padahal, kalau taman
kanak-kanak kan harus ada itu. Lokasinya juga jauh dari rumah siswa," kata
Puji.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Pasar
Suspriyanti mengakui jika pembangunan perluasan Pasar Margasari terpaksa
menggusur bangunan TK Pertiwi.
Menurut dia, penggusuran itu sudah sesuai Detail Engineering
Design (DED) yang sudah dibuat sejak 2015. Pada 2016, DED sudah diubah dan
tetap harus membongkar bangunan TK yang berada di dekat pasar.
Kendati demikian, pembongkaran itu bukan berarti menghentikan
kegiatan belajar mengajar. Pemerintah akan menyediakan tempat sementara di
bangunan milik Kantor PEPABRI untuk kegiatan belajar siswa-siswi TK.
"Pelaksanaan pembangunan perluasan pasar akan dilakukan
pada 2018. Itu sudah direncanakan sejak 2015. Sesuai DED yang ada,"
jelasnya.
Adapun bangunan pengganti TK sampai saat ini masih belum
jelas. Terkait dengan keluhan para guru dan orang tua soal lokasi di Kantor
PEPABRI yang kurang representatif, pihak dinas akan berkoordinasi dengan
pemerintah desa untuk mencari tempat yang lebih layak.
Jika masih ada tanah kosong yang cukup, pihaknya berencana membangunkan sekolah TK yang representatif. "Tentu menggunakan anggaran tahun depan (2018)," dia memungkasi.(www.liputan6.com/***)