Tanjungpinang

Kanwil DJPBN Kepri Tingkatkan Peran Belanja Pemerintah Mendorong Ekonomi

| Selasa 29 Aug 2017 17:29 WIB | 2777



ISTIMEWA


MATAKEPRI.COM, Tanjungpinang – Sampai dengan akhir semester 1 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami tantangan berat yakni  sesuai data BPS, ekonomi Kepulauan Riau Triwulan II 2017 (Q To Q) hanya Tumbuh Sebesar 1,16 Persen, atau hanya sebesar 1,52 % (C to C) terbawah kedua se Sumatera. kONDISI INI  merosot tajam jika dibandingkan dengan Semester I tahun 2016 yang masih dapat tumbuh sebesar 4,69% dan pada Tahun 2015 sebesar 7,08%.

Angka pertumbuhan ini juga cukup jauh dari pertumbuhan ekonomi nasional yang masih dapat tumbuh sebesar 5,01% pada semester I 2017. Ditengah kondisi lesunya berbagai sektor pertumbuhan ekonomi di Kepri tersebut, tentu memerlukan upaya serius dari berbagai pihak untuk membantu menggairahkan kembali ekonomi Kepri.

Sektor belanja pemerintah (government spending) yang diharapkan dapat menjadi stimulus yang optimal bagi perekonomian, ternyata realisasi sampai dengan semester I di Kepri juga masih kurang menggembirakan.

Hasil release BPS terkait sektor pendukung pertumbuhan dari belanja pemerintah hingga akhir Triwulan II justru berkontraksi negatif. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran satker K/L (pemerintah pusat) di Propinsi Kepulauan Riau hingga akhir Semester I Tahun 2017 hanya 33,35% atau sebesar Rp2,367 Triliun dari pagu Anggaran (DIPA) Kepri sebesar Rp7,098 Triliun  atau  masih dibawah target nasional sebesar 40%.

Sedangkan satker daerah hanya sebesar 33,54% dari pagu APBD 2017. Sementara kinerja Transfer Ke Daerah khususnya DAK Fisik dan Dana Desa yang diharapkan juga dapat menstimulasi ekonomi di daerah dan desarealisasi kegiatan dilapangan hingga akhir Juli 2017 juga masih relatif lambat.

Untuk mengkoordinasikan capaiankinerja pelaksanaan anggaran yang kurang menggembirakan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah (Rakorda PA) Tahun 2017 di Hotel CK Tanjungpinang pada 28 Agustus 2017.

Kegiatan iniselain dimaksudkan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan satuan kerja pemerintah pusat dan daerah dan dampaknya pada perekonomian kepri sekaligus untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada sisa waktu tahun 2017.

Adapun tema yang diangkat pada rakorda adalah “Peningkatan Kinerja Government Spending Sebagai Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau”. Rakorda dihadiri dan dibuka oleh  Sekda Provinsi Kepri Arief Fadila, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Para Kepala Bappeda Propinsi dan Kabupaten/Kota, para Kepala BPKAD beserta 128 undangan lainnya yang berasal dari satker pemerintah pusat dan daerah di Propinsi Kepulauan Riau.

Adapun yang bertindak sebagai pembicara di sesi panel adalah Heru Pudyo Nugroho (Kepala Kanwil DJPBN Prov Kepri), Gusti Raizal Eka Putra (Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri), Panusunan Siregar (Kepala Badan Pusat Statistik Prov Kepri), dengan moderator Aries Fahriandi (Kepala Biro Pembangunan, Pemprov Kepri).

Tujuan dari Rakorda ini antara lain mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran K/L (pusat) Semester I Tahun 2017. Selain itu, untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian dan prospek perekonomian Kepri sampai dengan Semester II Tahun 2017 beserta faktor-faktor yang masih dapat diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan.

Selanjutnya dapat disusun strategi untuk meningkatkan akselerasi pelaksanaan anggaran pemerintah sehingga pada akhirnya peranan government spending dalam menstimulus perekonomian Kepri ditengah keterpurukan saat ini dapat ditingkatkan.

Selain itu pada Rakorda ini juga akan diserahkan sertifikat Standar Mutu Manajemen ISO 9001:2008 atas layanan perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang oleh Gubernur Kepri, disaksikan oleh auditor independendari PT TUV-Rheinland Indonesia.

Dilanjutkan dengan penyampaian penghargaan pada 12 satuan kerja pemerintah pusat yang berkinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran selama Semester I Tahun 2017 berdasarkan 10 indikator penilaian.

Diantaranya tingkat akurasi perencanaan anggaran, kinerja penyerapan, ketepatan dan kecermatan dalam penyampaian tagihan, serta 5  Satker yang berkinerja terbaik dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2016 dengan 3 indikator penilaian, yakni kualitas data laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kelengkapan dokumen pendukung laporan keuangan.

“Harapan kami dengan penghargaan ini dapat menjadi pendorong bagi Satker pemerintah untuk berkompetisi menjadi yang terbaik dalam menjawab tuntutan publik terhadap percepatan pembangunan serta terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan Negara,” ujar Heru Pudyo Nugroho. (wok/bobi)



Share on Social Media