News, Ekonomi

Kondisi Ekonomi Sedang Stagnan, Haruskah Jokowi Rombak Menteri??

| Jumat 11 Aug 2017 11:25 WIB | 1030

MATAKEPRI.COM,  Jakarta – Persoalan daya beli masyarakat Indonesia yang masih diperdebatkan antara lesu atau tidak, nampaknya perlu dicermati serius oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2017 tercatat 5,01%, atau stagnan dari kuartal sebelumnya.

Seperti yang dilansir oleh Detiknews.com, Tingkat konsumsi rumah tangga di periode itu tumbuh 4,95%, karena kelas menengah memilih menahan belanja akibat ketidakpastian ekonomi global yang memberikan banyak dampak terhadap perekonomian.

Aksi menahan belanja di kalangan menengah ke atas, memberi dampak terhadap perputaran ekonomi di kelas menengah. Masyarakat sekarang memilih menabung ketimbang belanja, ini terlihat dari dana pihak ketiga perbankan (DPK) yang tumbuh cukup signifikan. DPK bank tercatat tumbuh 11,18% pada Mei 2017, dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 9,87%.

Dengan fenomena tersebut, perlukah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lakukan evaluasi kinerja menteri, hingga merombak jajaran menteri kabinet kerja ?

Ekonomi SKHA Institut for Global Competitiveness, Eric Sugandi, mengatakan perlu dilakukan evaluasi kinerja menteri kabinet kerja meskipun hal tersebut menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Hak presiden untuk mengevaluasi, tapi memang evaluasi yang jujur dibutuhkan untuk melihat target dan realisasi," kata Eric saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (10/8/2017).

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini, kata Eric, tidak buruk, apalagi inflasi masih berada di level yang cukup terkendali. Sayangnya realisasi tersebut masih lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,2%.

Oleh karenanya, perlu dilakukan evaluasi kinerja menteri bahkan tidak segan melakukan perombakan alias reshuffle jajaran menteri kabinet kerja.

"Ya evaluasi mestinya terhadap semua kementerian, yang berkaitan dengan ekonomi bukan hanya Kemenkeu, tapi juga Kementan, Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN, tapi kalau soal reshuffle menteri ekonomi itu hak prerogatif presiden," tegas dia.

Sementara itu, ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih, menilai evaluasi kinerja menteri kebinet hingga perombakan belum perlu untuk dilakukan Presiden Jokowi.

"Iya rasanya belum ada urgensinya, dan apakah KPI-nya (key performance index) ada," kata Lana.

Dengan kondisi ekonomi yang tumbuh stagnan di 5,01%, menurut Lana lebih baik diatasi dengan konsolidasi antar kementerian/lembaga (K/L) untuk mengkaji kembali target-target yang sudah ditetapkan dalam APBN.

"Konsolidasi mereview kembali target-target yang belum tercapai, review untuk revisi menjadi realistis," ungkapnya. ***

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook