Batam

Ekonomi Turun Drastis, Kadin Kepri Himbau turunkan Harga Sewa dan Penundaan Kenaikan Pajak Hiburan

Maman | Kamis 10 Aug 2017 22:26 WIB | 1613

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provisi Kepulauan Riau, Ahmad Maruf Maulana (istimewa)

MATAKEPRI.COM, Batam - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provisi Kepulauan Riau, Ahmad Maruf Maulana, menghimbau para stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau agar menurunkan sewa pada usaha yang dikelola masing-masing.

Himbauan itu dimaksudkan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Kepri yang menurun drastis bahkan masuk dalam urutan 33 dari 34 provinsi di Indonesia.

Sebagaimana data yang dirilis BPS, Ekonomi Kepri triwulan pertama 2017 hanya tumbuh 2,02 persen menempatkan Kepri urutan terendah kedua di Indonesia, bahkan jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, Kepri merupakan terendah pertama.

Salah satu langkah mengembalikan pertumbuhan ekonomi Kepri adalah semua pihak bekerjasama menurunka sewa atau memberikan diskon minimal dalam satu tahun kedepan. Pengelola Mall, hotel, jasa transportasi darar, laut dan udara, kawasan industri, industri pariwisata, sampai biro jasa agar menurunkan tarif sewa agar para pengusaha bisa terus berusaha dan ekonomi kembali berjalan normal.

"Kadin menghimbau semua stakeholder agar menurunkan sewa agar para tenant tidak tutup," himbau Maulana.

Ketua Kadin meminta partisipasi semua pihak agak pada kondisi sulit ini semua pihak berpartisipasi. Tahun-tahun sebelumnya tentu pengusaha sudah pernah menikmati keuntungan dari kondisi ekonomi yang tumbuh tinggi, saat ini waktunya membalas dengan memberikan diskon atau sewa murah agar ekonomi pulih.

Menurut Ketua Kadin, disaat situasi sulit saat ini, kebijakan menaikkan sewa tidaklah tepat, tetapi lebih baik menurunkan sewa atau memberikan diskon, dengan tetap memperhitungkan besaran tagihan listrik dan air yang memang harus dibayar.

"Kadin meminta agar komponen sewanya saja yang diturunkan, para stakeholder saya yakin siap membantu agar roda ekonomi berputar lagi" terang Maulana.

Target yang ingin dicapai dengan penurunan sewa menurut Maulana adalah menjaga agar pelaku usaha tetap eksis minimal bisa menutup biaya operasional sehingga tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

"Sekarang biarlah pengusaha yang berinisiatif membantu pemulihan ekonomi, kita harap Pemerntah provinsi dan Pemerintah Kota Batam juga menciptakan terobosan untuk bahu membahu mengatasi kesulitan eonomi Kepri saat ini," pinta Maulana.

Maulana menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ekonomi saat ini, sejumlah tenant di mall atau hotel sampai kawasan industri, galangan kapal dan usaha jasa mulai tutup karena tidak mampu membayar sewa disatu sisi omset semakin menurun atau order yang terus berkurang. Daya beli konsumen juga makin menurun. Kondisi ekonomi Kepri saat ini menjadi isu yang hangat dibahas kalangan pengusaha, bahkan masalah ini menjadi salah satu bahasan serius para pengusaha pada Rapat Pimpinan Kadin Kepri yang akan digelar 28 Agustus 2017 di Karimun.

"Para rapim kadin kita akan minta masukan dan solusi dari para pengusaha agar segera bangkit kembali," paparnya.

Pengalaman diberbagai negara menurut Maulana, ketika terjadi krisis ekonomi, maka berbagai fasilitas dan kemudahan diberikan kepada pelaku usaha agar tetap bisa eksis, bahkan di Amerika Serikat saja ketika perusahaan terancam bangkrut beberapa tahun lalu, pemerintah Amerika memberikan bailout. Tujuannya hanya satu, agar jangan sampai tutup, karena jika terjadi penutupan, dampaknya makin lebih luas. Tentu saja Kepri tidak perlu sampai sebesar itu keterlibatan pemerintah, paling tidak menjaga kondisi ekonomi tetap kondusif, termasuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha agar dalam jangka tidak terlalu lama, bisa mengembalikan angka pertumbuhan ekonomi Kepri diatas 7 persen. 

Penurunan ekonomi Kepri tidak boleh dibiarkan, pertumbuhan ekonomi Kepri menurut Maulana sudah selayaknya lebih tinggi dari provinsi lain karena di Kepri ada berbagai fasilitas yang tidak diperoleh daerah lain, misalnya fasilitas FTZ yang diperoleh daerah Batam, Bintan dan Karimun.

"Para pengelola kawasan FTZ harus berpikir lebih keras, agar tidak fokus pada kenaikan tarif tetapi memberikan isentif bagi dunia usaha agar bisa bergairah kembali," ujarnya.

Adalah hal yang sangat menyedihkan kata Maulana, ketika punya banyak fasilitas, punya letak geografis yang strategis, tetapi justru ekonominya tumbuh rendah.

BP Batam sebagai pemegang kendali utama pembangunan ekonomi dan industri harus berpikir keras agar ekonomi Batam bisa berkembang, bukan sebaliknya malah sibuk dengan aturan-aturan baru yang sering kontradiktif dengan kebutuhan dunia usaha saat ini. beberapa contoh nyata menurut Maulana adalah justru kenaikan tarif UWTO, sewa jasa pelabuhan dan bandara.

"keputusan seperti itu justru tidak mendukung kebangkitan ekonomi Batam," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, BP dinilai punya andil atas kondisi ekonomi saat ini.

"BP harus ikut bertanggungjawab atas kondisi ekonomi saat ini," ujar Maulana.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kadin juga menilai langkah yang dilakukan Pemko Batam seperti pelebaran jalan juga sudah baik dalam rangka mempercantik wajah kota Batam sekaligus untuk menambah daya tarik wisata. Akan tetapi Pemko diminta jangan melupakan UKM yang menjadi korban pelebaran jalan.

"Pelebaran jalan Kadin dukung, tetapi jangan melupakan para pelaku UKM yang kena dampak pelebaran jalan, mereka harus didukung agar terus beraktivitas," pinta Maulana.

Ketika industri mengalami stagnasi bahkan ada penurunan, industri pariwisata sampai jasa kuliner harus didorong berkembang sehingga eknomi kerakyatan terus bertumbuh.

Kemudian juga di sampaikan Ketua Kadin Kepri agar kenaikan pajak hiburan dan Spa sampai 35 persen untuk di tunda.

"Dimohon penundaan kenaikan pajak hiburan dan SPa sampai 35 persen, karena saat ini sektor pariwisata yg menjadi andalan, "ungkap nya. (Maman/r) 

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook