20 Perusahaan Shipyard di Batam Gulung Tikar, Pengangguran Ancaman Serius

| Senin 17 Apr 2017 09:29 WIB | 27166

DPRD Kota Batam
Pemprov Kepri
BP Batam


Galangan Kapal di Batam.


MATAKEPRI.COM, Batam - Ancaman pengangguran di Batam makin tak terhindarkan. Banyak perusahaan yang melakukan PHK massal bahkan puluhan lainnya sudah menutup usahanya, salah satunya pada bidang industri shipyard.

Merosotnya bisnis perkapalan menyebabkan turunnya permintaan pemesanan kapal baru di Batam. Asosiasi perusahaan shipyard Batam atau Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) mencatat, setidaknya  sudah ada 20 galangan industri galangan kapal  tutup karena sepinya pesanan.

"Anggota BSOA itu ada 50, dan 20 perusahaan sudah berhenti produksi," kata Sekretaris BSOA, Suri Teo seperti, Minggu (16/4).

Sementara 30 perusahaan lainnya mencoba bertahan karena masih menyelesaikan pesanan kapal di tahun lalu. Sebagian lainnya hanya melakukan perbaikan kapal-kapal kecil. Saat ini, tersisa sekitar 2.500 karyawan yang masih bekrja di industri galangan kapal. 

Kondisi suram industri galangan kapal ini diperburuk oleh tarif jasa kepelabuhanan yang melambung. Tarif terbaru  yang dirilis Badan Pengusahaan (BP) Batam dinilai sangat memberatkan. "Untuk melakukan perbaikan kapal saja, para pemilik kapal akan menghitung kembali karena biayanya tinggi," jelasnya.

Ia menjelaskan tarif utama yang dianggap tinggi adalah tarif labuh tambat. "Kalau bisa tarif labuh tambat itu turun agar bisa bersaing dengan tetangga," jelasnya.

Memang untuk tarif kapal berbendera Indonesia masih kompetitif. Namun untuk kapal berbendera asing sangatlah tinggi. "Ya kami ingin tarifnya diturunkan untuk mengundang kapal besar masuk ke Batam," jelasnya.

Ia menjelaskan Malaysia berwacana akan menerapkan tarif labuh tambat nol persen untuk kapal yang akan melakukan perbaikan. "Seharusnya kita bisa lebih dulu menolkan tarif tersebut," jelasnya.

Dengan begitu, maka kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan dunia maritim akan bergerak. "Kru kapal akan isi minyak, air, dan akan berbelanja sehingga ekonomi bisa hidup," ujarnya.

Sedangkan Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Batam, Taba Iskandar, mengatakan permasalahan tarif jasa pelabuhan harus didudukkan antara lembaga BP Batam dan para pengusaha pelayaran.

"Masalah ini harus didudukkan secara kelembagaan. Jangan karena dulu ada kebocoran jadi ditimpakan dengan tarif mahal untuk tutup kebolongan tersebut," ujarnya. (*)