News
Mirip Seperti Tata Kelola Muhammadiyah, IRI Seharusnya DIIMPLEMENTASIKAN
| Jumat 24 Mar 2017 22:30 WIB | 1566
MATAKEPRI.COM, Jakarta - Konsep tata kelola ekonomi Indonesia Raya Incorporated (IRI) secara ide sama dengan tata kelola amal usaha yang sudah dijalankan dengan baik oleh Muhammadiyah. Karena itu konsep IRI tidak hanya layak tetapi harus segera diimplementasikan.
Demikian dikemukakan Dr Syamsudin dari Universittas Muhammadiyah Surakarta di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernnas) Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) di Padepokan Pencak Silat Indonesia, Jakarta, Rabu (22/3).
Syamsudin menjelaskan, seperti pemerintahan, tata kelola Muhammadiyah memiliki muktamar untuk memilih pimpinan pusat, dan majelis-majelis. Setiap majelis mempunyai amal usahanya masing-masing, mirip BUMN di pemerintahan.
“Amal usaha di daerah itu dikelola oleh manajer dan BPH (badan pelaksna harian) mirip seperti dewan komisaris di BUMN. BPH merupakan partner dari manajer amal usaha, yang salah satu tugasnya adalah mengendalikan manajemen agar tetap on the track,†katanya.
BPH, lanjut Syamsudin, terdiri dari wakil pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan pimpinan daerah Muhammadiyah. Mereka membawa tugas masing-masing, bagaimana mereka bisa mengakomodasi misi masing-masing.
“Ini mirip dengan tata kelola IRI yang diusulkan Gerakan Ekayastra Unmada dimana kepemilikan amal usaha ada di daerah, wilayah hingga pusat. Jadi Muhammadiyah sudah ada konsep incorporated cuma belum tercetus secara implisit namanya. Saat ini mekanisme 'Muhammadiyah Raya incorporated' tersebut sudah berjalan,†ujarnya.
Ditambahkan Syamsudin, kalau di perguruan tinggi, rektor juga dikontrol oleh BPH. Pemilihan rektor atau manajer mendapat masukan dari bawah juga. Orang yang mempunyai kompetensi yang tinggi, integritas yang baik jadi sorotan untuk dipilih.
“Jadi konsep Muhammadiyah sama dengan IRI. Transparan, akuntabel, responsibilitas dan independen atau menghindari adanya intervensi yang akhirnya merusak, taat pada hukum atau aturan-aturan,†katanya.
Dengan tata kelola seperti itu, ujar Syamsudin lebih lanjut, daerah mendapatkan kontribusi dari amal usaha Muhammadiyah tersebut. Paling tidak kegiatan-kegiatan warga Muhammadiyah di daerah dan di wilayah sedikit bisa terbantu.
Syamsudin mengatakan bahwa mantan Pimpinan Muhammadiyah Buya Syafii Ma'arif pun respek dengan konsep IRI.
“Oleh karena itu saya yakin konsep IRI layak diimplementasikan,†tandas Syamsudin seraya menambahkan bahwa pihaknya akan ikut menysoialisakan konsep IRI di Muhammadiyah.
KEMBALI KE KONSTITUSI
Sebelumnya, dalam pertemuannya dengan AM Putut Prabantoro di Yogyakarta, Rabu (1/2/2017), guru bangsa Buya Syafii Ma’arif meminta pemerintah untuk mengembalikan ekonomi Indonesia ke UUD 1945 dengan melaksanakan secara konsisten Pasal 33. Namun itu semua tergantung pada pemerintah yang akan memutuskan.
Ekonomi Indonesia, menurut Buya, harus merupakan usaha bersama terutama terkait dengan sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan bertujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, amanat Konstitusi agar bumi, air dan kekayaan yang ada di bawahnya harus dikelola secara bersama untuk kemakmuran rakyat, sehingga dikuasai negara – harus segera diwujudkan.
“Sesungguhnya realisasi atau implementasi sila ke-5 adalah pasal 33 itu (IRI-red). Dan ini yang menjadi anak tiri sejak kita merdeka. Itu jadi omongan aja, tidak dalam bentuk kebijakan sehingga kesenjangan sosial begitu tajam sekali, tajam sekali. Ini harus cepat diubahnya. Dan rakyat kita itu dilatih, jangan hanya marah sama Cina dan hanya benci. Indonesia harus belajar sama mereka,†tegas Buya.
Menurutnya, untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 hanya dibutuhkan kemauan baik, kemauan politk, kebijakan negara, pemerintah dan para elite bangsa.
“Politisi dengan segala macam pragmatismenya itu. Perkara bangsa dan negara punya masa depan mereka tidak hirau. Ini menurut saya kelemahan kita yang cukup mendasar di dalam berdemokrasi,†ujar Buya.
Oleh karena itu, menurut Buya, keberhasilan IRI itu sangat tergantung pada bangsa Indonesia. Apakah bangsa Indonesia mau berubah atau tidak.(***/isu)
Share on Social Media
Berita Terkait
Berita Populer :
- Dua Siswa Batam Tenggelam di Pantai Mutiara Galang
- Antisipasi Cuaca Ekstrim, Unit SAR Brimob Polda Kepri Laksanakan Siaga Bencana
- Minggu Kasih Polsek Bengkong di Gereja GPI Impact Community
- Pasca Libur Idul Fitri, Keluarga Besar Lantamal IV Gelar Halal Bihalal
- Video Live Situasi Terkini, Ini Himbauan Iptu Adyanto Syofyan ke Pengunjung Wisata Pantai
.jpeg)
