Tanjungpinang

Pemko Tanjungpinang Belum Lelang Satupun Proyek APBD, Rp 549 M Bepotensi Gagal

| Jumat 24 Mar 2017 09:01 WIB | 3028

Ilustrasi

MATAKEPRI.COM, Batam – Proyek atau program kegiatan yang dialokasikan melalui APBD Pemko Tanjungpinang 2017 kepada 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum satupun yang dilelang. Padahal sesuai jadwalnya proyek sebanyak 244 paket dengan memiliki 646 kegiatan senilai Rp 549.480.890.220 itu sudah harus dilaksanakan April mendatang.

Bedasarkan data rekapitulasi yang dikutip batampos.co.id, program kegiatan dari belanja langsung APBD 2017. Alokasi dana yang terbesar dikucurkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yaitu Rp 92.155.270.225 untuk melaksanakan 19 paket dengan memiliki 41 kegiatan. Kemudian Dinas Pendidikan (Disdik) dikucurkan sebesar Rp 64.977.557.162 untuk melaksanakan 8 paket dengan memiliki 38 kegiatan, Seketariat Daerah (Setda) Pemko Tanjungpinang dikucurkan sebesar Rp 60.505.553.087 untuk menlaksanakan 21 paket dengan memiliki 48 kegiatan.

Berikutnya, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau RSUD Tanjungpinang dikucurkan sebesar Rp 57.436.916.855 untuk melaksanakan 5 paket dengan memiliki 7 kegiatan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan (DPRKPKP) dikucurkan sebesar Rp 49.012.643.617 untuk melaksanakan 7 paket dengan memiliki 17 kegiatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) dikucurkan sebesar Rp 38.895.851.795 untuk melaksanakan 18 paket dengan memiliki 50 kegiatan. Setda DPRD Tanjungpinang dikucurkan sebesar Rp 26.988.945.000 untuk melaksanakan 5 paket dengan memiliki 21 kegiatan.

Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) dikucurkan sebesar Rp 15.674.052.427 untuk melaksanakan 11 paket dengan memiliki 47 kegiatan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dikucurkan sebesar Rp 10.815.458.205 untuk melaksanakan 8 paket dengan memiliki 24 kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dikucurkan sebesar Rp 10.571.343.298 untuk melaksanakan 4 paket dengan memiliki 24 kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikucurkan sebesar Rp 10.159.883.712 untuk melaksanakan 8 paket dengan memiliki 15 kegiatan.

Selanjutnya, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) dikucurkan sebesar Rp 10.055.730.800 untuk melaksanakan 10 paket dengan memiliki 24 kegiatan. Dinas Sosial (Dinsos) dikucurkan sebesar Rp 9.060.337.000 untuk melaksanakan 6 paket dengan memiliki 20 kegiatan. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dikucurkan Rp 8.129.856.900 untuk melaksanakan 7 paket dengan memeiliki 16 kegiatan. Dinas Perhubungan (Dishub) dikucurkan Rp 7.339.615.000 untuk melaksanakan 7 paket dengan memiliki 13 kegiatan. Inpektorat dikucurkan Rp 6.884.476.700 untuk melaksanakan 5 paket dengan memiliki 19 kegiatan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) dikucurkan Rp 6.689.310.000 untuk melakasanakn 5 paket dengan memiliki 16 kegiatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dikucurkan Rp 6.336.006.238 untuk melaksanakan 4 paket dengan memiliki 9 kegiatan.

Sedangkan proyek dibawah Rp 5 miliar. Yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) dikucurkan Rp 5.993.875.500 untuk melaksanakan 7 paket dengan memiliki 25 kegiatan. Dinas Perpustakaan dan Arsip (DPA) dikucurkan Rp 4.837.812.000 untuk melaksanakan 8 paket dengan memiliki 16 kegiatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dikucurkan Rp 4.598.950.456 untuk melaksanakan 6 paket dengan memiliki 10 kegiatan.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (BPAPM) dikucurkan Rp 4.399.677.030 untuk melaksanakan 9 paket dengan memiliki 22 kegiatan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dikucurkan Rp 4.272.299.200 untuk melaksanakan 5 paket dengan memiliki 10 kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dikucurkan Rp 3.808.334.660 untuk melaksanakan 3 paket dengan memiliki 14 kegiatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dikucurkan Rp 3.143.854.201 untuk melaksanakan 3 paket dengan memiliki 11 kegiatan. Badan Kesbangpol dan Pemberdayaan Masyarakat dikucurkan Rp 2.779.643.500 untuk melaksanakan 5 paket dengan memiliki 8 kegiatan. Diskominfo dikucurkan Rp 1.794.810.000 untuk melaksanakan 4 paket dengan memiliki 8 kegiatan serta Setda Pengurus Kopri dikucurkan Rp 1.190.421.191 untuk melaksanakan 3 paket dengan memiliki 5 kegiatan.

“Jadi semua paket dan kegiatan yang dialokasikan kepada OPD belum ada yang dilelang satupun. Sebab ada kendala-kendala yang memperlambat pelelangan. Namun dalam waktu dekat ini kami akan menggesanya,” ujar Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah ketika dikonfirmasi, Kamis (23/3).

Ditanya proyek yang dialokasikan kepada empat kecamatan, Lis mengaku juga belum bisa dilakukan pelelangan sebab ada beberapa kendala yang menghambatnya juga. Sehingga pelaksanaan kegiatan diempat kecamatan tersebut belum dapat dilaksanakan saat ini juga.

Dijelaskannya, Kecamatan Tanjungpinang Barat dialokasikan Rp 4.504.993.196 untuk melaksanakan 6 paket dengan memiliki 13 kegiatan. Kemudian Kecamatan Tanjungpinang Timur dikucurkan Rp 4.294.319.522 untuk melaksanakan 6 paket dengan memiliki 13 kegiatan. Lalu, Kecamatan Bukit Bestari dikucurkan Rp 4.756.284.868 untuk melaksanakan 8 paket dengan memiliki 15 kegiatan dan terakhir Kecamatan Tanjungpinang Kota dikucurkan Rp 3.264.616.398 untuk melaksanakan 8 paket dengan memiliki 15 kegiatan.

“Seluruh proyek di 33 OPD termasuk kecamatan ada 244 paket dengan memiliki 646 kegiatan. Saya janji semua proyek itu dapat dilelang dan dilaksanakan bulan depan,” ungkapnya. (*)

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook