News

Medsos Akan Dikenakan Pajak, Untung Hanya Ini Aja

| Rabu 18 Jan 2017 10:38 WIB | 2436

Ilustrasi

MATAKEPRI.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan penambakan objek pajak untuk meningkatkan target penerimaan negara tahun ini.

Ada dua objek yang tengah dibahas serius saat ini, yakni media sosial (medsos) artis dan pengguna jalan tol.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. “Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan,” kata Suryo di Jakarta, kemarin.

Suryo mengatakan, pemerintah tidak akan membuat ketentuan yang menyusahkan atau mempersulit kegiatan bisnis para selebritis.

Sementara soal pengguna tol, Suryo menerangkan, aturannya sedang dalam pembahasan. Diharapkannya, pajak jalan tol mulai berlaku bersamaan dengan kenaikan tarif tol. Saat ini, pihaknya sedang menunggu peraturan yang akan menjadi dasar hukum penarikan pajak jalan tol tersebut.

“Proses masih jalan dan kami menunggu Peraturan Pemerin­tahnya, kapan akan diterbitkan,” jelasnya.

Direktur Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal menyebutkan, target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.300 triliun. Untuk mencapai itu, Ditjen Pajak sudah menyiapkan strateginya. Selain lewat penambahan basis pajak baru, pihaknya juga akan me­manfaatkan program pengampu­nan pajak (tax amnesty) menjadi batu loncatan.

“Kinerja di periode akhir tax amnesty menjadi strategi utama. Tapi selain itu, pengawasan, ekstensifiksi, hingga penegakan hukum kita lakukan,” ujarnya.

Dua hari sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan sosialisasi kebijakan tax amnesty kepada para pemuka agama kristen. Dari sosialisasi ini, diharapkan Menkeu peneri­maan tax amnesty dan kepatuhan pajak meningkat.

Kemarin, Sri Mulyani men­sosialisasikan kebijakan tax amnesty saat mengisi acara Economic Quarterly di Jakarta. Hadir dalam acara ini ekonom dan perwakilan Bank Dunia. Be­danya, dalam acara ini, Menkeu memaparkan tentang pentingnya kebijakan tax amnesty untuk Indonesia.

Dia menyebutkan setidaknya tiga manfaat. Pertama, tax am­nesty akan memperkuat kemam­puan dalam mengidentifikasi penerimaan perpajakan seka­ligus memperkuat kepatuhan wajib pajak. Kedua, program pengampunan pajak diyakini akan mendorong pembangunan kembali kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dan, ketiga, program pengampunan pajak juga akan mendorong perbaikan sistem teknologi informasi dan basis data. (*)

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook