News

Buntut Ditangkapnya Bupati Klaten oleh KPK, PNS Belum Gajian dan Terpaksa "Ngutang"

| Senin 09 Jan 2017 21:26 WIB | 1472

ilustrasi Gajian PNS

MATAKEPRI.COM, Klaten - Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Klaten mulai resah. Memasuki pekan kedua bulan Januari 2017, pembayaran gaji mereka belum juga menunjukkan kepastian.

Keterlambatan gaji PNS akibat batalnya pelantikan pejabat baru yang semestinya pada 30 Desember 2016 lalu, menyusul penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kondisi ini menyebabkan kerja organisasi pemerintahan mendek hampir di semua sektor yang berhubungan dengan kebijakan dan realisasi APBD 2017, termasuk pembayaran gaji PNS.

Sejumlah PNS pun mencari pinjaman sembari menunggu pencairan gaji bulan Januari, untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Seperti yang dilakukan salah satu staf di Pemkab Klaten, Handaya.

Ia mengaku terpaksa mengambil pinjaman untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) anaknya yang sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang.

"Bulan ini harus membayar SPP dan kebutuhan lainnya seperti membayar biaya indekos, sementara kami belum tahu kapan gaji bulan ini cair," katanya saat berbincang dengan Tribun Jogja, Senin (9/1/2017).

Menurutnya waktu pembayaran SPP kuliah putrinya terakhir pertengahan bulan ini, memaksanya untuk berutang dan rencananya akan dilunasi saat gaji cair.

"Terpaksa pinjam saudara dulu, kalau tidak terlambat (pembayaran gaji) ya tidak perlu utang," katanya.

Sejumlah PNS lain juga berutang di kantin di lingkungan Pemkab Klaten untuk makan siang karena persoalan serupa.

Mereka mengaku cadangan dana yang dimiliki digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Seperti yang diakui staf Pemkab Klaten lainnya, Dwi.

"Untuk makan ya utang dulu di kantin, kalau sudah gajian dibayar, biasanya tidak seperti ini, telatnya (pembayaran gaji) sudah lebih dari sepekan," ujarnya.

Ia menyatakan keterlambatan pembayaran gaji cukup menyusahkan karena sejumlah kebutuhan seperti pembayaran cicilan rumah harus dibayar tepat waktu.

"Untuk memenuhinya ya memaksimalkan penghasilan tambahan, tapi juga tidak bisa diandalkan karena job sedang tidak ramai," kata PNS yang mengambil sambilan sebagai juru foto itu.

Pembayaran gaji PNS secara rutin dilakukan pada hari kerja pertama di setiap bulan.

Dengan belum adanya pejabat baru, maka mekanisme pembayaran gaji terhenti lantaran tidak adanya pejabat yang secara resmi mengampu tugas bendahara daerah.

Plt Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan gaji PNS segera cair setelah pengukuhan formasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) 2017.

Ia menegaskan tidak akan menunda lagi pembayaran hak PNS se-Kabupaten Klaten itu.

"Satu-dua hari setelah pengukuhan harus sudah terbayarkan, tidak boleh ditunda lagi," ujarnya.

Menurutnya penegasan tersebut disampaikan agar semangat kerja PNS tetap terjaga.

Diakuinya penundaan pembayaran gaji tersebut cukup memengaruhi kinerja Pemkab Klaten.

"Saya harap PNS bersabar dan tetap bekerja sebagaimana mestinya. Khususnya yang berada di layanan publik, jangan sampai pelayanan menurun," tandasnya. (*)

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook