International, News, Politik

Partai Demokrat Belum Tentukan Capres dan Cawapres di Pilpres 2019 Mendatang

| Jumat 13 Jul 2018 12:05 WIB | 2828

ilustrasi

MATAKEPRI.COM - Partai Demokrat belum menentukan siapa capres dan cawapres yang bakal diusung di Pilpres 2019 mendatang. Demokrat juga tidak ingin salah langkah terhadap capres-cawapres yang bakal mereka dukung.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, nantinya capres dan cawapres yang diusung partai berlogo bintang mercy ini haruslah mendatangani kontrak politik.

Maka kesediannya capres cawapres yang kita usung dalam rangka memenuhi harapan rakyat bersedia mendatangani semacam kontrak politik," ujar SBY dalam keterangan resminya, Kamis (12/7).

Kontrak politik ini sangat penting karena selama enam bulan terakhir, Partai Demokrat mendengarkan keluhan dari masyarakat Indonesia. Sehingga kontrak politik ini merupakan harapan dari rakyat Indonesia.

Kontrak politik ini kata SBY, meliputi lima elemen. Pertama dalam bidang ideologi. Kata SBY capres dan cawapres yang diusung Demokrat harus mendukung dan mengamalkan Pancasila. Sehingga tidak membuka ruang apapun terhadap tumbuhnya ideologi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Misalnya komunikasi, dan juga tidak buka ruang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Ini posisi Demokrat dan harapan rakkat Indonesia," katanya.

Kemudian elemen kedua adalah dalam bidang ekonomi dan kesra. Saat ini diungkapkan SBY, rakyat Indonesia sedang menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Misalnya sulitnya mendapatkan pekerjaan, daya beli melemah, dan hambatan dalam bidang investasi. Sehingga capres dan cawapres yang diusung Demokrat harus fokus terhadap hal itu.

Jadi ada upaya yang makin serius dan juga diharapkan ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia, dan tidak kalah pentingnya pajak betul-betul adil dan tidak membebani rakyat," ungkapnya.

Elemen ketiga adalah dalam bidang hukum dan keadilan. SBY berharap, hukum menjadi panglima tertinggi di Indonesia yang tidak berpihak ke manapun. Kemudian pemberantasan korupsi harus benar-benar dilakukan tanpa pandang bulu.

Rakyat berharap hukum secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, negara tidak boleh melakukan intervensi. Hukum tidak dijadikan alat politik manapun," tuturnya.

Elemen keempat dalam bidang politik dan demokrasi. Kata SBY, pemimpin ke depan harus menaati konstitusi dan sistem ketatanegaraan. Sehingga stabilitas politik berjalan baik di masa datang.

Misalnya kebebasan berbicara, kebebasan pers harus dijunjung tinggi, netralitas negara dan aparat dalam pemilu harus ditegakkan. Kemudian rakyat berharap agar hoax, berita palsu, berita fitnah ditertibkan secara adil," katanya.

Terakhir, kelima dalam bidang kerukunan dan sikap anti-radikalisme. SBY mengungkapkan, pemimpin ke depan harus menjaga kerukunan dalam kehidupan berbangsa, Bhinneka Tunggal Ika harus dipelihara, toleransi perlu dijaga.

Terlebih kata SBY, pemimpin harus menolak ekstrimisme dan radikalisme dalam bentuk apapun. Tidak boleh adanya politik identitas yang bisa memecah belah persatuan.

Harus mencegak politik sara, dalam pemilu dan pilkada, karena Demokrasi kita akan mundur ke belakang kalau politik identitas mewarnai pemilu dan pilkada," pungkasnya.( *** )

Sumber : Jawapos

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook